Anime dan Partisipasi Politik Mahasiswa

Oleh:M. Q. Aynan

Kehidupan di kampus bukan hanya tentang memasuki ruang kelas tetapi juga memasuki episode pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mencari pemimpin dari tingkat program studi sampai mencari presiden mahasiswa. Tentunya hak setiap mahasiswa apakah mau ikut terlibat atau apatis dengan pemilihan tersebut.

Agenda tahunan itu semestinya menjadi momentum untuk kontestasi, adu program, dan mengasah kepemimpinan. Mobilisasi massa juga penting untuk menarik orang lain agar berpartisipasi entah mencalonkan diri atau memilih pasangan calon. Dalam kenyataannya, hampir seluruh pasangan calon yang terdaftar pada pemilihan Ketua dan Wakil Ketua HMPS IAIN Jember adalah paslon tunggal. Artinya, para calon dipastikan akan menjabat tanpa ada pesaing. Para calon tidak perlu mengikuti debat kandidat, hanya cukup menyampaikan visi dan misinya. 

Saya penasaran kenapa hanya satu pasangan tiap prodi, apakah sudah diatur, ternyata tidak. Setelah saya konfirmasi, ternyata memang hanya satu pasangan. Tidak ada yang mencalonkan lagi. Saya sendiri tidak mencalonkan karena khawatir tidak memiliki waktu untuk menulis disebabkan kesibukan nantinya. Di samping itu, batas minimal suara jika ingin terpilih adalah sepuluh persen.

Tentunya banyak hal yang membuat mahasiswa enggan berpartisipasi, salah satunya anime. Saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa yang sama-sama menggemari anime. Bedanya saya suka Naruto, mereka suka One Piece. Masuk akal jika mereka enggan berpartisipasi karena perbedaan mendasar antara Naruto dan Luffy adalah jika Naruto akhirnya menjadi Hokage, atau berada dalam sistem, maka Luffy masih belum jelas akhirnya, masih tetap di luar sistem. Hanya saja, jika seseorang tidak mau berada di dalam, seseorang itu akan dianggap omong kosong apabila menggugat kebijakan yang tidak pro karena ia sendiri tidak mau berada di dalam padahal sudah diberi kesempatan.

Lebih dari itu, calon tunggal dan batas minimal sepuluh persen menunjukkan bahwa para mahasiswa cenderung lebih memikirkan kepentingan kepentingan pribadi melalui pertimbangan nominal bagi dirinya sendiri yang membuat aktivitas politik tidak menjadi prioritas bagi para mahasiswa, padahal kebijakan yang akan diambil nantinya akan berdampak langsung kepada kehidupan mahasiswa terkait dengan program kerja wakil yang terpilih.